Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Insentif PPN Atas Penyerahan Rumah Tapak Dan Unit Hunian Rumah Susun Yang Ditanggung Pemerintah (Peraturan Menteri Keuangan RI No. 21/PMK.010/2021)

KETENTUAN:

Objek PPN ditanggung Pemerintah: rumah tapak dan rumah susun
Unit baru dan siap huni dari pengembang serta belum pernah dipindahtangankan
PPN terutang ditanggung Pemerintah saat PENYERAHAN yaitu di tandatangani Akte Jual Beli atau diterbitkan surat keterangan lunas beserta berita acara serah terima
Harga Jual paling tinggi Rp 5 milyar
Pembeli 1 orang pribadi atas 1 unit rumah tapak atau 1 unit rumah susun
Tidak perlu pengajuan insentif PPN ditanggung Pemerintah, hanya membuat faktur pajak dengan kode 070 dengan keterangan “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMOR …/PMK.010/2021” dan lapor dalam SPT Masa PPN
Berlaku juga bagi pembayaran uang muka, dengan syarat:
- Cicilan kepada penjual paling lama mulai 1 Januari 2021, dan
- Penyerahan/pelunasan sesuai ketentuan ini dilakukan dalam bulan Maret s/d Agustus 2021

PERIODE INSENTIF:

NILAI INSENTIF:

100% ditanggung dari PPN terutang à harga jual paling tinggi Rp 2 milyar
50% ditanggung dari PPN terutang à harga jual diatas Rp 2 milyar s/d Rp 5 milyar

KETENTUAN MENJADI BATAL:

Perolehan lebih dari 1 unit yang mendapat insentif PPN ditanggung Pemerintah untuk 1 orang pribadi
Pemanfaatan insentif diluar periode insentif
Dipindahtangankan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak penyerahan
Faktur Pajak yang dibuat tidak sesuai ketentuan